LAMPUNG GS – Maruarar Sirait bersama Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas komitmennya melalui Program 3 Juta Rumah yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil terhadap hunian layak.
Menurut Gubernur, Provinsi Lampung masih membutuhkan dukungan besar di sektor perumahan mengingat angka kemiskinan daerah masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian turut mendorong daya beli masyarakat dan kebutuhan rumah layak huni.
“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini,” katanya.
Rahmat Mirzani Djausal menilai kolaborasi lintas kementerian, lembaga keuangan, asosiasi pengembang, hingga pelaku UMKM menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan membutuhkan sinergi dan kerja bersama.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa sektor perumahan dan konstruksi menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian, termasuk mendorong investasi dan konsumsi rumah tangga.
Amalia juga mengapresiasi capaian ekonomi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 yang tumbuh sebesar 5,58 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan kinerja pembangunan yang sangat baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan pertumbuhan tersebut didorong sektor pertanian yang tumbuh hingga 12 persen, disusul industri kertas sebesar 9,88 persen dan industri furnitur sebesar 8,43 persen. Konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tetap terjaga dengan pertumbuhan mencapai 5,54 persen.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung tahun 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan dominasi usia produktif sebesar 68,13 persen sehingga daerah ini masih berada dalam fase bonus demografi.
Namun demikian, Amalia mengungkapkan masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung yang belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 647 ribu rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
“Program pembangunan dan renovasi rumah ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Lampung,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Vice President BTN Mihardina Jati menyampaikan bahwa hingga saat ini BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui program KPR mencapai Rp5,4 triliun.
Khusus di wilayah Lampung dan sekitarnya, tercatat terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai mencapai Rp268,86 miliar.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung melalui peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang meningkat hampir lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Ia berharap dukungan program perumahan bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi Lampung. (Ta)
