Kota Metro Raih Predikat Terbaik TPAKD 2026, Lampung Masuk Nominasi Tingkat Provinsi

Oplus_131072

JAKARTA GS – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung menorehkan prestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta. Kota Metro berhasil meraih predikat terbaik tingkat kota, sementara Provinsi Lampung masuk nominasi TPAKD terbaik tingkat provinsi.

Capaian tersebut menjadi hasil dari sinergi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang 2025–2026, berbagai program TPAKD di Provinsi Lampung terus dikembangkan untuk membuka akses pembiayaan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut antara lain Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPM/R) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan secara lebih aman dan terjangkau.

Selain memperluas akses pembiayaan, TPAKD Lampung juga menjalankan sejumlah program unggulan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Di antaranya pemerataan Rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di seluruh kabupaten/kota, kolaborasi pondok pesantren dengan program bank sampah, serta pembukaan rekening saham bagi lebih dari 13.000 peserta.

Di wilayah pedesaan, program TPAKD turut mencakup penyaluran polis asuransi, peresmian Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas kopi dan usaha penggemukan sapi.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan program TPAKD di daerah.

Ia berharap peran TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat terus dioptimalkan untuk menggali potensi ekonomi daerah.

“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, OJK, dan industri jasa keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, memberdayakan UMKM, dan pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Otto.

Prestasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir langsung dalam Rakornas TPAKD 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan melalui peningkatan penghasilan riil dan daya beli setiap keluarga.

Presiden juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang menandai penguatan fokus kebijakan keuangan pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan finansial masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa optimalisasi peran TPAKD merupakan bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Secara nasional, program KPM/R telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Capaian tersebut menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan formal.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran OJK dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan di berbagai wilayah.

Menurut Tito, kehadiran Presiden dalam kegiatan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap upaya memperluas akses keuangan daerah.

“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.

Capaian yang diraih Kota Metro dan masuknya Provinsi Lampung dalam nominasi TPAKD terbaik tingkat provinsi diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas jangkauan program.

Ke depan, TPAKD Lampung berkomitmen meningkatkan akses layanan keuangan yang berkualitas bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung target nasional penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan.

Melalui berbagai program tersebut, TPAKD diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *