BANDAR LAMPUNG GS – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dibentuk sekadar sebagai tempat masyarakat berjualan.
KDKMP diproyeksikan menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Lampung, yang digelar di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Dalam keterangannya, Zulhas menekankan keberadaan KDKMP memiliki fungsi strategis, terutama dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di desa.
Menurutnya, pemerintah tengah mendorong KDKMP agar mampu menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Koperasi juga diharapkan dapat memperkuat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara program pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah.
Selain penguatan distribusi, pemerintah juga menyiapkan akses permodalan bagi masyarakat desa melalui KDKMP.
Langkah tersebut dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, namun terkendala tingginya biaya pinjaman.
“Jadi KDKMP bukan hanya soal distribusi barang, tapi juga pemerintah menyiapkan akses permodalan bagi masyarakat desa yang membutuhkan,” kata Zulhas.
Ia berharap keberadaan KDKMP nantinya mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, pengembangan usaha, hingga peningkatan aktivitas ekonomi di desa dan kelurahan.
Seminar Nasional KDKMP di Lampung menjadi forum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai program tersebut. Kegiatan ini sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah dan publik untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan KDKMP di lapangan.
Seminar tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran pemerintah daerah dan pengurus koperasi se-Provinsi Lampung. (Arta)
