BANDAR LAMPUNG GS – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Lampung pada kegiatan Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari acara nasional yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dan dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin.
Pelaksanaan akad massal dilakukan serentak di 38 provinsi se-Indonesia dan terhubung secara daring.
Di Lampung, kegiatan ini turut dihadiri Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan jajaran Forkopimda. Wagub Jihan secara simbolis menyerahkan KUR kepada empat penerima, yakni Rahmat Hidayat (Rp50 juta, usaha bengkel las), Dina Ratnasari (Rp50 juta, usaha furnitur), Thian Saputra (Rp20 juta, bengkel motor), dan Muhammad Suharto (Rp70 juta, warung sembako).
Menurut data Pemprov Lampung, hingga saat ini total penyaluran KUR di provinsi tersebut telah mencapai 15.381 debitur dengan nilai Rp919 miliar.
Sekdaprov Marindo Kurniawan mengatakan penyaluran KUR menjadi langkah nyata memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah.
“Kegiatan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil, perputaran dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik,” ujarnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut akad massal KUR kali ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
“Hari ini sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke melakukan akad KUR serentak,” kata Maman.
Ia menambahkan, target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan porsi 60 persen untuk sektor produksi – capaian tertinggi sepanjang sejarah program KUR. Realisasi KUR hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau 72,6 persen dari target nasional, dengan lebih dari 3,7 juta debitur aktif. Tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran ke sektor produksi menjadi 62 persen.
Sementara itu, Menteri PPMI Mukhtarudin menuturkan, KUR juga diarahkan untuk pemberdayaan pekerja migran.
“Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja tidak terjerat pinjaman ilegal dan memperoleh pembiayaan resmi dari pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini telah tersalurkan KUR kepada 2.100 pekerja migran dengan nilai Rp60 miliar dari total alokasi Rp210 miliar, yang terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
“KPP akan membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi,” kata Airlangga.
Pemerintah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk mendukung kontraktor UMKM dan Rp17 triliun bagi masyarakat yang ingin merenovasi rumah.
Program ini diatur melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.
Airlangga menegaskan, implementasi KPP tidak hanya memperluas akses perumahan layak huni, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Kami siap mendukung penuh agar KPP berjalan efektif, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, program KUR dan KPP diharapkan memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Di Lampung, kebijakan ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di desa maupun perkotaan.(*)
