PESAWARAN GS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pesawaran meluncurkan Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning.
Program ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperluas akses keuangan syariah di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Rinvayanti, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M., Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, S.H., Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning Kyai Hi. Ahmad Ma’shum Abror, M.Pd.I., Bendahara JP3M Provinsi Lampung Nyai Hj. Maryam Maulida, serta Branch Manager BSI Cabang Pesawaran Desy Anggraini. Turut hadir pula perwakilan Bank Sampah Sahabat Gajah, perangkat Desa Gerning, dan para santri Pondok Pesantren Al-Hidayat.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menegaskan bahwa program EPIKS merupakan upaya memperkuat peran pondok pesantren sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah.
“OJK siap membersamai TPAKD Kabupaten Pesawaran agar tahun depan dapat meraih TPAKD Awards. Kami melihat Pesawaran memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah karena lebih dari 96 persen penduduknya beragama Islam dan terdapat lebih dari 80 pondok pesantren di wilayah ini,” ujar Otto.
Pada kegiatan EPIKS ini, turut diluncurkan program bank sampah di lingkungan pesantren yang terintegrasi dengan agen laku pandai syariah untuk mengolah limbah menjadi bernilai ekonomis. Selain itu, dilakukan pembukaan 650 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) Syariah bagi para santri Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning, di mana hasil penukaran sampah akan dimasukkan langsung ke rekening tabungan santri.
“Sinergi antara rekening SimPel syariah dan bank sampah ini adalah inovasi luar biasa. Santri tidak hanya belajar menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga belajar menabung, mengelola keuangan, dan berkontribusi pada ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” tambah Otto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, melalui Rinvayanti, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah karena merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbesar kedua di Sumatera, yaitu sebanyak 1.196 lembaga. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, OJK, lembaga keuangan syariah, dan pesantren dalam mewujudkan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira Bastian mengapresiasi dukungan OJK dan BSI atas pembukaan ratusan rekening pelajar bagi santri.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat semangat kemandirian dan literasi keuangan syariah di kalangan santri, serta menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,” ujarnya.
Sementara Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning, Kyai Hi. Ahmad Ma’shum Abror, menyampaikan bahwa para santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga dibekali keterampilan kewirausahaan seperti membuat roti, meracik kopi, hingga mengelola pertanian. Ia berharap program EPIKS dapat memperluas manfaat ekonomi pesantren sekaligus membantu pengelolaan sampah menjadi sumber nilai ekonomi.
Melalui peluncuran program ini, OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong keuangan syariah sebagai pilar utama inklusi keuangan nasional, dengan menjadikan pesantren sebagai pusat penggerak ekonomi umat dan agen perubahan menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan cerdas finansial.(*)
