BANDAR LAMPUNG GS – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (20/10/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan turut dihadiri Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Fokus utama pembahasan adalah pengendalian inflasi serta percepatan realisasi belanja daerah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja pemerintah daerah sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi nasional.
“Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal apabila dua motor utamanya berfungsi dengan baik, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah,” ujarnya.
Tito menyebut, total APBD seluruh Indonesia tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat sebesar Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp42 triliun. Namun, hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 56,07 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.
Mendagri juga menyoroti dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan hingga Rp233 triliun.
“Dana itu harus segera dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan belanja dan pengendalian inflasi akan membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6 persen pada akhir tahun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan pentingnya realisasi anggaran daerah agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
“Surplus bukan berarti uang disimpan. Dana publik harus bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Menkeu menyampaikan, kondisi ekonomi nasional 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,12 persen dan inflasi terkendali di 2,65 persen, terendah di antara negara-negara G20. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 64 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan kemiskinan ke 8,47 persen, terendah sejak 1998.
Namun demikian, realisasi belanja APBD nasional baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu, turun dibanding tahun sebelumnya. Belanja modal menurun hingga 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa turun 10,5 persen.
Menkeu juga menyoroti masih rendahnya skor integritas tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan data KPK tahun 2024, Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74.
“Masih ada praktik penyalahgunaan anggaran. Dua triwulan ke depan, saya minta tata kelola dan serapan anggaran diperbaiki,” tegas Purbaya.
Capaian Provinsi Lampung
Berdasarkan data realisasi APBD per September 2025, Provinsi Lampung mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 62,11 persen dan realisasi belanja 61,69 persen, menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah.
Dengan capaian tersebut, Lampung menempati peringkat ke-8 nasional dalam kategori zona hijau realisasi APBD, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.
Sementara tingkat inflasi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 2,65 persen, menandakan efektivitas pengendalian harga dan koordinasi TPID di daerah.(*)
