TULANG BAWANG GS – Program revitalisasi SMPN 1 Menggala Timur senilai Rp965.537.148 pada tahun anggaran 2025 diduga bermasalah. Proyek pembangunan yang sedang berlangsung tidak menjamin keamanan serta kenyamanan siswa, karena pengerjaan dilakukan tanpa pemagaran di sekitar area proyek. Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas belajar mengajar sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan siswa.
Kepala SMPN 1 Menggala Timur, Sri Poniati Purwaningrum, membenarkan bahwa pihaknya tidak membuat pagar pengaman di lokasi pembangunan. “Masalah pemagaran saya lupa dan tidak kepikiran, maklum banyak yang dipikir. Selain itu akses tukang untuk mengambil material juga jadi sulit kalau ada pagar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2025).
Selain ketiadaan pagar, pekerja konstruksi di lokasi juga terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3) serta aturan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), penggunaan APD adalah kewajiban dalam setiap pekerjaan konstruksi. “Masalah APD sudah saya tegur para pekerja untuk menggunakan. Namun mereka beralasan kalau memakai APD justru membuat kepanasan,” tambahnya.
Lebih jauh, Sri Poniati Purwaningrum bahkan menyebut nama seorang oknum berinisial S yang disebutnya memback up kegiatan revitalisasi. Pernyataan tersebut dilontarkan saat ia dikonfirmasi wartawan.
“Saya sudah minta tolong kepada S untuk memback up kalau ada apa-apa sama saya. Kalau ada wartawan mau konfirmasi, ya silakan hubungi S. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena S itu masih saudara,” katanya.
Keterlibatan S yang bukan bagian dari struktur kepanitiaan proyek jelas tidak sesuai mekanisme swakelola. Seharusnya, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara mandiri oleh sekolah dan masyarakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Mekanisme ini dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal, meningkatkan rasa kepemilikan, menjaga akuntabilitas, serta menggerakkan ekonomi setempat. (Agus).
