TULANG BAWANG GS – Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dalam proyek pemeliharaan berkala jalan ruas Bujung Tenuk–Rengas Cendung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, menjadi sorotan.
Proyek penanganan long segment yang meliputi pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, peningkatan, dan rekonstruksi jalan tersebut dikerjakan oleh PT Bentang Kharisma Karya dengan nilai kontrak mencapai Rp14.895.151.939.
Berdasarkan informasi kontrak, pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan waktu pelaksanaan selama 73 hari kalender, terhitung sejak 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Sementara masa pemeliharaan tercantum selama delapan bulan atau 240 hari kalender sejak penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
Namun, pelaksanaan proyek tersebut kini menjadi perhatian setelah muncul dugaan penggunaan solar bersubsidi untuk mengoperasikan alat berat, seperti excavator dan peralatan konstruksi lainnya.
Berdasarkan hasil pemantauan Ketua IWO Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Ibnu Sani, di lokasi proyek, ditemukan BBM jenis solar yang diduga merupakan solar bersubsidi di area kantor direksi keet.
Padahal, penggunaan BBM bersubsidi memiliki ketentuan dan peruntukan tersendiri. Penggunaan untuk kegiatan usaha kontraktor perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan distribusi dan penggunaan BBM yang berlaku.
Saat dilakukan penelusuran di gudang penampungan solar, salah seorang sopir yang berada di lokasi proyek sempat dikonfirmasi. Namun, pihak tersebut mengaku tidak mengetahui asal-usul BBM yang disimpan dan kemudian meninggalkan lokasi.
Keterangan lain disampaikan seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengaku sering melihat kendaraan jenis mobil pikap mengangkut solar ke lokasi proyek, bukan mobil tangki pengangkut BBM resmi.
“Yang sering masuk itu mobil pikap yang mengangkut solar subsidi,” ungkap warga tersebut.
Jika dugaan tersebut terbukti, penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan proyek kontraktor berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya, pendistribusian BBM bersubsidi memiliki sasaran dan peruntukan tertentu.
Selain itu, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahan peraturan yang berlaku.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua IWO Indonesia Kabupaten Tulang Bawang, Ibnu Sani, menyatakan pihaknya akan segera melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
“Kami menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Ada dugaan potensi kerugian negara apabila BBM bersubsidi digunakan untuk kepentingan proyek bernilai miliaran rupiah. Kami juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari pihak konsultan pengawas maupun Dinas PUPR Tulang Bawang,” tegas Ibnu.
Ia meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan penelusuran terhadap asal-usul BBM yang digunakan, termasuk dokumen pembelian, jalur distribusi, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan bakar di lokasi proyek.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah BBM yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi kebutuhan operasional proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Bentang Kharisma Karya maupun Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang terkait dugaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak perusahaan, konsultan pengawas, serta instansi terkait guna memberikan penjelasan secara berimbang. (Agus)
