BANDAR LAMPUNG GS – Politik tidak boleh hanya menjadi sarana untuk merebut kekuasaan. Lebih dari itu, politik harus hadir untuk membela kepentingan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial, serta memastikan kelompok kecil dan rentan mendapatkan hak yang sama.
Pesan tersebut ditegaskan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandar Lampung melalui kegiatan diskusi publik dan bedah buku pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati, Jumat (6/11/2026).
Mengusung tema “Bangkit, Bergerak, Berpihak: Belajar Keadilan Sosial dari HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati untuk Politik yang Hadir bagi Rakyat”, kegiatan yang berlangsung di Kantor DPW PKB Provinsi Lampung itu diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi, tokoh agama, mahasiswa, kader partai, hingga komunitas pemuda.
Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, dr. Zam Zanariah, Sp.N., M.Kes., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan politik pada tujuan utamanya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan dan komitmen Ketua DPW PKB Lampung, Hj. Chusnunia Chalim, S.H., M.Si., M.Kn., Ph.D., yang menginstruksikan seluruh kader PKB di Lampung agar senantiasa hadir dan berkoalisi dengan rakyat.
Ia menilai, meningkatnya sikap apatis terhadap politik, khususnya di kalangan generasi muda, menjadi tantangan yang harus dijawab oleh partai politik. Sebab, politik selama ini kerap hanya ramai menjelang pemilu, tetapi kurang hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan nyata.
“Masalah sosial-ekonomi warga hari ini sangat nyata. Mulai dari fluktuasi harga hasil panen petani, keterbatasan lapangan kerja, tingginya biaya pendidikan, hingga beban layanan kesehatan. Politik yang sejati harus hadir menjawab tantangan ini. Bukan sekadar berebut kekuasaan, melainkan membela siapa yang paling membutuhkan,” tegas dr. Zam Zanariah.
Ia menjelaskan, pemikiran HOS Tjokroaminoto dalam buku Islam dan Sosialisme (1924), serta gagasan Ali Syariati menjadi pijakan penting dalam membangun politik yang berlandaskan moral keagamaan, kesetaraan, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai disiplin ilmu, yakni Dr. H. Abdul Aziz, M.Pd.I., Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., dan Gus Lathoiful Ikhsan.
Dalam pemaparannya, Dr. Abdul Aziz mengulas hubungan pemikiran Tjokroaminoto dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Ia menekankan prinsip merdeka, setara, dan bersaudara sebagai fondasi keberagamaan yang harus diwujudkan melalui keberpihakan kepada kelompok rentan.
Sementara itu, Prof. Arizka Warganegara menyoroti pemikiran Ali Syariati tentang intelektual tercerahkan. Menurutnya, kaum terdidik dan pengambil kebijakan tidak boleh terpisah dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahaya kekuasaan sewenang-wenang, keserakahan ekonomi, dan manipulasi dogma. Karena itu, kebijakan publik dinilai perlu disusun berdasarkan bukti, transparan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat bawah.
Adapun Gus Lathoiful Ikhsan mengajak generasi muda agar tidak hanya menjadi objek politik, tetapi turut terlibat langsung dalam gerakan sosial. Di antaranya melalui pendampingan beasiswa, penguatan ekonomi kreatif, hingga fasilitasi BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
Tidak berhenti pada diskusi pemikiran, DPC PKB Kota Bandar Lampung juga merumuskan delapan komitmen perjuangan politik yang akan diperjuangkan melalui kader dan anggota legislatif.
Delapan komitmen tersebut mencakup kesetaraan akses pembangunan, kemandirian ekonomi melalui UMKM dan koperasi, perlindungan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, politik yang merangkul keberagaman, serta keberpihakan terhadap petani, nelayan, buruh, guru honorer, dan guru ngaji.
Selain itu, PKB berkomitmen mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan, memberdayakan pemuda melalui sekolah politik warga, serta memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.
Sebagai tindak lanjut, DPC PKB Bandar Lampung berencana menggelar forum kajian rutin setiap bulan serta menyusun indikator kinerja keberpihakan atau Key Performance Indicator (KPI) bagi seluruh legislator PKB di Kota Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Ketua Umum DPP PKB, Dr. (H.C.) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPW PKB Lampung, Hj. Chusnunia Chalim.
Melalui agenda tersebut, PKB Bandar Lampung menegaskan bahwa ideologi tidak boleh berhenti sebatas wacana. Pemikiran besar harus diterjemahkan menjadi kerja nyata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan politik bukan semata-mata seberapa besar kekuasaan yang diraih, melainkan sejauh mana kebijakan dan perjuangan politik mampu memberikan manfaat bagi rakyat. (*)
