BANDAR LAMPUNG GS – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung Tahun 2025, yang digelar di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen nyata antarinstansi untuk memastikan setiap anak di Provinsi Lampung terlindungi dan memperoleh hak-haknya.
“Rakor Kabupaten/Kota Layak Anak ini bukan hanya seremonial atau pemenuhan kewajiban untuk memperoleh penghargaan semata. Saya berharap Rakor ini menjadi arah komitmen kita bersama terhadap masa depan dan kepentingan anak-anak di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan.
Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang berhasil mempertahankan predikat Nindya, di antaranya Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Way Kanan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Pesisir Barat yang berhasil naik dari predikat Pratama menjadi Madya, serta Lampung Tengah yang berhasil mempertahankan predikat yang sama.
Namun, ia mencatat beberapa daerah mengalami penurunan peringkat, yaitu Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pringsewu yang turun dari Madya ke Pratama. Sementara Kabupaten Mesuji belum berhasil naik ke tingkat Madya.
“Lima kabupaten ini perlu kita evaluasi bersama. Kita harus melihat kembali instrumen mana yang belum terpenuhi dan apa saja yang terlewat, sehingga capaian tahun ini menurun,” tegasnya.
Meski demikian, Wagub Jihan bersyukur karena secara keseluruhan Lampung masih berhasil mempertahankan status sebagai Provinsi Layak Anak.
Tiga Strategi Penguatan KLA
Lebih lanjut, Wagub Jihan memaparkan beberapa strategi konkret untuk memperkuat capaian KLA di tengah keterbatasan fiskal nasional, yakni Integrasi Program dan Kolaborasi, Kemitraan Non-APBD, serta Penguatan Data dan Partisipasi Anak.
1. Integrasi Program dan Kolaborasi
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan program yang sudah berjalan, seperti PKK, Posyandu, Sekolah Ramah Anak, dan kegiatan Karang Taruna, dengan menambahkan perspektif ramah anak.
“Misalnya, kegiatan bersih kampung bisa dikembangkan menjadi Kampung Bersih dan Aman untuk Anak,” jelasnya.
2. Kemitraan Non-APBD
Pemerintah daerah didorong menjalin kerja sama dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk membangun fasilitas sederhana seperti sanitasi sekolah, pojok baca, atau ruang kreatif anak.
“Kita tidak harus selalu menggandeng perusahaan besar. Banyak UKM yang bisa ikut berkontribusi membangun fasilitas ramah anak,” ujarnya.
3. Penguatan Data dan Partisipasi Anak
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program. Tanpa data yang valid, kebijakan sulit tepat sasaran.
Wagub Jihan juga menekankan pentingnya memperhatikan lima klaster utama penilaian KLA, yaitu:
1. Hak sipil dan kebebasan anak,
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
3. Kesehatan, gizi, dan kesejahteraan anak,
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta
5. Perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu.
Evaluasi dan Sinergi Lintas Sektor
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Hanita Farial Mega, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan mengevaluasi pelaksanaan program pemenuhan hak serta perlindungan anak di seluruh kabupaten/kota.
“Rapat koordinasi ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program, meningkatkan komitmen lintas sektor, serta menyusun langkah strategis dan rencana aksi bersama guna meningkatkan kategori KLA pada tahun penilaian 2026,” ujarnya.
Hanita berharap seluruh kabupaten/kota dapat mengintegrasikan program KLA dalam perencanaan pembangunan daerah dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang inklusif, aman, dan ramah bagi semua anak,” tutupnya.(*)
