PESAWARAN GS – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) melalui program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) menggelar kegiatan penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut diikuti kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa perwakilan Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa, batas kewenangan aparatur, tertib administrasi, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas pelaksanaan program JAGA DESA.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan aspek hukum.
Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara benar, transparan, dan akuntabel. Seluruh aparatur desa juga diminta memahami aturan serta menjalankan tugas sesuai kewenangannya agar niat baik membangun desa tidak justru menimbulkan persoalan hukum akibat ketidaktahuan, kelalaian administrasi, maupun kesalahan dalam memahami regulasi.
“Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan tiga pesan penting kepada seluruh aparatur desa.
Pertama, memahami aturan sebelum bertindak dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, termasuk sekretaris desa, bendahara, dan BPD, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Kedua, mengoptimalkan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketiga, tidak ragu berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta camat apabila menghadapi kendala atau ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.
“Saya berharap setelah mengikuti penerangan hukum ini, seluruh kepala desa, ketua BPD, dan bendahara desa memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih berhati-hati, serta lebih percaya diri dalam mengelola pemerintahan desa. Bangunlah desa dengan hati yang bersih, administrasi yang tertib, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih terdapat potensi permasalahan hukum yang dapat timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya administrasi, maupun ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurutnya, program JAGA DESA tidak hanya berkaitan dengan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
Kehadiran Kejaksaan di tengah pemerintahan desa diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Ia juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala desa beserta perangkatnya.
Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, menghindari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan, serta tidak melakukan penganggaran kegiatan fiktif maupun praktik lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, S.H., M.H., turut memberikan pemaparan mengenai penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang yang harus dipahami setiap penyelenggara pemerintahan, yakni larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Ketiga hal tersebut menjadi aspek penting agar setiap tindakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki dasar kewenangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola administrasi yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
“Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu setiap dokumentasi, berita acara dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung,” jelasnya.
Melalui program JAGA DESA, diharapkan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran semakin memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya, sekaligus mampu mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
