TULANG BAWANG GS – Dugaan adanya perjalanan dinas fiktif mencuat di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKB P3A) Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2026.
Dugaan tersebut berkaitan dengan dua pos anggaran perjalanan dinas. Pertama, anggaran perjalanan dinas yang disebut mencapai kurang lebih Rp500 juta. Kedua, anggaran perjalanan dinas tenaga penyuluh KB yang nilainya sekitar Rp2,3 miliar.
Informasi yang beredar menyebutkan, dugaan modus perjalanan dinas fiktif tersebut dilakukan dengan cara tidak melaksanakan perjalanan atau tugas resmi, namun tetap membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan melakukan pencairan anggaran.
Untuk memperoleh klarifikasi, awak media berupaya menemui Kepala Dinas PPKB P3A Tulang Bawang, Rumiyati. Namun, yang bersangkutan belum dapat ditemui untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Nurhasanah, memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi mengenai kegiatan perjalanan dinas di lingkungan dinas tersebut.
Menurut Nurhasanah, di bidang yang dipimpinnya tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dipersoalkan. Ia mengatakan, sejumlah kegiatan sosialisasi KB saat ini dilakukan secara daring karena sebagian merupakan kegiatan dari tingkat provinsi.
“Di dinas kami tidak ada perjalanan dinas, baik perjalanan dinas maupun perjalanan dinas penyuluhan. Kami melaksanakan kegiatan sosialisasi KB secara daring, tidak mengumpulkan orang karena rata-rata kegiatan provinsi. Mengingat sekarang situasi kabupaten sedang efisiensi,” ujar Nurhasanah.
Terkait perjalanan dinas tenaga penyuluh KB, Nurhasanah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berada di bidang penyuluhan KB, bukan di bidang yang dipimpinnya. Bidangnya, kata dia, lebih berkaitan dengan penggerakan pelayanan dan pendampingan.
Ia menyebut jumlah kader KB dan unit UPTD penyuluh KB di Kabupaten Tulang Bawang mencapai 36 orang untuk menangani 15 kecamatan dan 147 kampung.
Nurhasanah juga mengatakan sosialisasi pelayanan KB dilaksanakan setiap Kamis. Namun, menurut dia, kegiatan tersebut dilakukan secara daring dan tidak selalu turun langsung ke masyarakat.
Di sisi lain, Nurhasanah membenarkan adanya anggaran sekitar Rp500 juta di bidangnya yang diperuntukkan bagi transportasi dalam agenda penyuluhan KB.
“Jika ada perjalanan dinas, tentu kami sudah melakukan sesuai dengan peraturan Bupati. Saya kasih contoh, jadi masyarakat dikumpulkan dalam kegiatan penyuluhan KB dan dikasih amplop sebagai pengganti uang transportasi bagi yang hadir, dengan nominal Rp75 ribu per orang. Ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sementara mengenai anggaran perjalanan dinas tenaga penyuluh KB yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 miliar, Nurhasanah membantah bahwa anggaran tersebut berada di bidangnya.
Menurut dia, urusan anggaran dan kegiatan penyuluh KB tersebut berada di bidang lain yang dipimpin oleh Dadang selaku Kepala Bidang Penyuluhan KB.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PPKB P3A Tulang Bawang Rumiyati belum memberikan keterangan terkait dugaan perjalanan dinas fiktif maupun penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2026.
Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait untuk memastikan apakah terdapat perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan serta kesesuaian antara realisasi kegiatan, dokumen SPJ, dan pencairan anggaran. (Agus)
