BANDAR LAMPUNG GS – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, menyampaikan keluhan dan aspirasi petani di Kabupaten Lampung Selatan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Rumah Makan Lamban Sabah, Bandarlampung, Kamis (29/1/2026).
Dalam forum itu, Lesty mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami petani di 17 kecamatan di Lampung Selatan, terutama akibat buruknya infrastruktur pertanian dan pengairan.
“Teman-teman petani di 17 kecamatan kami di Lampung Selatan ini kondisinya sangat miris. Salah satu persoalan utama adalah infrastruktur yang sangat tidak memadai,” kata Lesty dari Daerah Pemilihan Lampung Selatan.
Ia menjelaskan, lemahnya infrastruktur berdampak langsung pada tingginya risiko kegagalan panen. Bahkan dalam satu musim tanam, petani bisa mengalami kegagalan hingga tiga sampai empat kali. “Setiap mau panen itu sering gagal. Kadang bisa sampai empat kali tanam, empat kali juga gagal,” ujarnya.
Menurut Lesty, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi daerah aliran sungai di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), khususnya di wilayah Way Sekampung. Setiap musim hujan, banjir dan limpasan air kerap merendam ribuan hektare sawah milik petani.
“Setiap hujan datang, selalu terjadi masalah. Banjir dan limpasan air membuat sawah-sawah masyarakat tidak bisa panen,” katanya.
Padahal, lanjutnya, Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu lumbung padi nasional yang berperan strategis dalam menopang kebutuhan pangan Provinsi Lampung, Pulau Sumatera, hingga pasokan ke Pulau Jawa. “Lampung Selatan ini sudah diprioritaskan sebagai lumbung padi nasional. Jadi persoalan infrastruktur pertanian ini harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Selain pengairan, Lesty juga menyoroti kebutuhan pembangunan jalan usaha tani. Akses jalan sepanjang 500 meter hingga satu kilometer di kawasan pertanian dinilai sangat penting untuk menunjang distribusi hasil panen.
“Bukan hanya jalan di kawasan permukiman atau perkantoran, tetapi jalan usaha tani justru sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengangkutan hasil produksi pertanian,” jelasnya.
Ia menambahkan, banjir di Lampung Selatan terjadi hampir setiap tahun, terutama pada periode November hingga April. Meski BBWS dan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, infrastruktur yang ada dinilai belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh.
“Setiap tahun pasti banjir. Memang sudah ada bantuan alat berat dari BBWS, kabupaten, dan provinsi, tetapi belum memadai. Karena wilayah kerja BBWS mencakup banyak kabupaten, penanganannya masih bergantian,” pungkasnya.
Melalui forum tersebut, Lesty berharap Komisi V DPR RI dan Kementerian PU memberi perhatian serius pada pembangunan infrastruktur pengairan dan jalan usaha tani di Lampung Selatan guna menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.(*).
