LAMPUNG GS – Sekretariat Bersama (Sekber) tiga konstituen Dewan Pers di Lampung, yakni Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), sukses menggelar Sarasehan Jilid II bertajuk “Pajak Digali, Pajak Dikepul, Lalu?” di Lantai 3 Gedung Perpustakaan Daerah, Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Bapenda Provinsi Lampung Siapul, S.Sos., M.I.P., perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung Kompol Juli mewakili Dirlantas Kombes Pol N. Dedy Arifianto, S.H., S.I.K., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Rifandy Ritonga, serta dosen Universitas Lampung Prof. Dr. Marselina. Sarasehan dipandu oleh Ketua Harian SMSI Provinsi Lampung, Fajar Arifin.
Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan mengatakan, sarasehan tersebut digelar sebagai bentuk kontribusi insan pers dalam membantu Pemerintah Provinsi Lampung mencari metode yang efektif untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kegiatan ini diselenggarakan dengan harapan membantu Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak,” ujar Novriwan.
Senada dengan itu, Ketua AMSI Lampung Hendri menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Sekber tiga konstituen Dewan Pers terhadap kondisi PAD Provinsi Lampung yang dinilai masih belum optimal.
Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari sektor pajak sebenarnya cukup besar. Namun hingga saat ini, target pendapatan pajak masih belum sepenuhnya tercapai sehingga diperlukan berbagai langkah dan solusi bersama.
“Potensi PAD dari sektor pajak cukup besar, tetapi target pendapatan pajak belum tercapai. Melalui kegiatan ini kami ingin mendukung pemerintah menemukan solusi untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak,” kata Hendri.
Sementara itu, Ketua SMSI Lampung Donny Irawan menekankan pentingnya kemudahan dan kecepatan layanan pembayaran pajak bagi masyarakat. Menurutnya, proses pembayaran pajak yang masih dianggap rumit dan memakan waktu menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat kurang termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.
Donny berharap pemerintah dapat menghadirkan sistem pembayaran pajak yang lebih sederhana dan praktis, layaknya transaksi di gerai ritel modern.
“Kami berharap ada metode pembayaran pajak yang cepat dan mudah, seperti saat berbelanja di minimarket. Jika proses pembayaran pajak bisa dilakukan dengan praktis, tentu akan mendorong kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika harus menghabiskan waktu berjam-jam, masyarakat akan enggan melakukannya,” tegasnya.
Melalui sarasehan tersebut, Sekber AMSI, SMSI, dan JMSI berharap berbagai masukan dari akademisi, pemerintah, aparat penegak hukum, serta pelaku media dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat pendapatan daerah Lampung. (Sek)
