BANDAR LAMPUNG GS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Pakta Integritas di Aula Kanwil Kemenkum Lampung, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi serta komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum terkait pelaksanaan kinerja yang transparan dan akuntabel pada Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat manajerial, nonmanajerial, serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Lampung.
Komitmen ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Benny Daryono, Kepala Divisi P3H Laila Yunara, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sari Mesfriati, Kepala Bidang Pelayanan AHU Arlisa Noviriantono, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yanvaldi Yanuar, dan disaksikan oleh seluruh pegawai.
Kegiatan ini juga menjadi momentum perkenalan Taufiqurrakhman sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Lampung yang baru, menggantikan Benny Daryono yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kakanwil.
Dalam laporan kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Benny Daryono menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kakanwil Taufiqurrakhman, sekaligus memaparkan capaian dan prestasi Kanwil Kemenkum Lampung sepanjang Tahun 2025. Ia juga menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk mendukung kepemimpinan Kakanwil yang baru.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Lampung secara resmi menegaskan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menargetkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2026, serta mendorong penguatan budaya integritas di seluruh unit kerja.
Kakanwil Kemenkum Lampung Taufiqurrakhman dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata.
“Pada Tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Lampung telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian ini harus kita pertahankan melalui kinerja yang konsisten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus menjadi landasan untuk meraih predikat WBBM pada Tahun 2026,” tegasnya.
Ia berharap, penandatanganan komitmen bersama ini mampu menyatukan semangat dan langkah seluruh jajaran dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(*)
