BANDAR LAMPUNG GS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Bank Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025.
Dalam sambutan Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, disampaikan apresiasi atas komitmen TPID dan TP2DD dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, memperluas digitalisasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi di Lampung.
Inflasi Lampung hingga Juli 2025 tercatat 1,41% (year-to-date), masih terkendali berkat sinergi berbagai program seperti operasi pasar, peningkatan produktivitas pertanian, kerja sama antar daerah, dan edukasi masyarakat.
Di sisi digitalisasi, Lampung telah mencapai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebesar 97,5%, meski transaksi tunai masih mendominasi masyarakat. Pemprov pun mendorong percepatan digitalisasi melalui literasi pembayaran non-tunai, penguatan peran BPD Lampung sebagai bank RKUD, serta peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan pentingnya sinergi lanjutan. “Perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah, penguatan SDM dan infrastruktur layanan non-tunai, serta pemanfaatan perbankan digital,” ujarnya.
Sejumlah OPD juga memberi masukan strategis, seperti perbaikan tata niaga agar distribusi pangan lebih transparan, optimalisasi penyaluran SPHP, penguatan Posko Inflasi Digital, hingga antisipasi dampak cuaca ekstrem.
Rakorda ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemprov Lampung, Bank Indonesia, BULOG, POLRI, Bank Lampung, dan berbagai pemangku kepentingan demi mewujudkan Lampung Maju dan Indonesia Sejahtera.(*)
