TANGGAMUS GS – Dalam rangka mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyelenggarakan kegiatan Product Matching dan Edukasi Pasar Modal secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh 1.000 peserta, baik secara langsung maupun daring, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga pendidik, perangkat daerah, serta perangkat desa di Kabupaten Tanggamus. Selasa (22/7/2025).
Acara ini dihadiri oleh Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, Staf Ahli Gubernur Lampung Achmad Saefulloh, serta perwakilan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Phintraco Sekuritas, Bank Lampung, dan BPRS Tanggamus.
Kepala OJK Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Indah Puspitasari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional TPAKD yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang legal, aman, dan inklusif—termasuk pasar modal.
“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan konsumen. Salah satu bentuk nyatanya adalah penguatan literasi dan inklusi melalui TPAKD. Kami percaya, peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 0,65%,” ujar Indah.
Ia menambahkan bahwa sektor pasar modal menjadi fokus literasi keuangan tahun ini, untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal dan pinjaman online yang menjerat.
Dalam kegiatan ini, puluhan peserta telah difasilitasi untuk membuka rekening saham secara gratis oleh BEI dan Phintraco Sekuritas. Diharapkan, para peserta dapat mulai belajar berinvestasi secara legal sekaligus menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Materi edukasi disampaikan oleh narasumber dari OJK, BEI, dan perusahaan sekuritas, mencakup topik seperti kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pengenalan saham, dan pemanfaatan teknologi keuangan digital.
Staf Ahli Gubernur Lampung, Achmad Saefulloh, menyampaikan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi keuangan yang benar kepada masyarakat. Dengan jumlah ASN di Kabupaten Tanggamus mencapai 5.196 orang, mereka menjadi segmen penting dalam perluasan inklusi keuangan.
“Literasi keuangan bukan semata soal mengejar keuntungan investasi, tetapi juga tentang kemampuan mengelola risiko keuangan secara bijak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanggamus dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan regulator dalam mencegah maraknya praktik pinjaman online ilegal serta judi daring, khususnya di kalangan ASN. Ia meminta Dinas Kominfo untuk proaktif melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait hal tersebut.
Bupati juga mendorong agar perbankan lokal, termasuk BPRS Tanggamus, mendapatkan penguatan dan masukan dari OJK guna lebih berperan aktif dalam pembiayaan daerah, khususnya bagi petani dan pelaku UMKM.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi literasi keuangan berkelanjutan. Berdasarkan data SNLIK 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung mencapai 80,51% dengan tingkat literasi 66,46%, masih di bawah target RPJPD 2025 sebesar 85,5%. Di tingkat nasional, inklusi keuangan tercatat 75,02%, namun literasi pasar modal hanya mencapai 17,78% dan inklusi pasar modal baru 1,34%.
Melalui kegiatan ini, OJK berharap masyarakat terutama ASN semakin melek keuangan, mampu mengakses produk keuangan secara aman, dan terhindar dari berbagai risiko penipuan serta jebakan keuangan ilegal.(*/
