BANDAR LAMPUNG GS – Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digelar di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah serta kepala daerah dan kepala desa di Provinsi Lampung.
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Pangdam, Kapolda, serta sejumlah kepala daerah dan kepala desa di Lampung.
Seminar ini digelar untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus mendorong peran koperasi sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi desa.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung program tersebut. Pemkot Bandar Lampung, kata Eva, telah menyiapkan 126 koperasi di wilayah Kota Bandar Lampung.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan selamat datang kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan gambaran mengenai potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Lampung.
Gubernur menyoroti pola perputaran ekonomi yang menurutnya selama ini lebih banyak mengalir dari desa menuju kota. Ia menyebut sekitar 70 persen perputaran ekonomi dari desa mengalir ke kota, sedangkan sekitar 30 persen masih berada di desa.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar potensi ekonomi yang berada di desa dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah potensi sektor pertanian Lampung, termasuk komoditas singkong yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung siap berkolaborasi dengan seluruh sektor untuk menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Gubernur juga menyoroti persoalan rantai distribusi gabah dari Lampung yang selama ini disebut dibawa ke Pulau Jawa untuk kemudian dibeli kembali oleh pabrik di Lampung. Kondisi tersebut dinilai membuat harga beras menjadi lebih mahal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gubernur menyebut Lampung ditargetkan mulai memproduksi beras sendiri sehingga rantai distribusi dapat dipangkas dan nilai tambah hasil pertanian dapat lebih banyak dinikmati masyarakat Lampung.
Dukungan terhadap program Koperasi Desa juga disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI. Ia menilai program Kementerian Desa dengan semangat atau slogan “Tajir Melintir dari Desa” sudah baik.
Namun, ia mengingatkan agar koperasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi. Menurutnya, koperasi juga harus memikirkan aspek hilirisasi agar berbagai produk yang dihasilkan dari desa memiliki nilai tambah.
Ia turut mendorong adanya kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menciptakan berbagai inovasi sekaligus memperkuat orkestrasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat secara langsung terkait pelaksanaan program KDKMP.
Yandri juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan informasi mengenai program KDKMP dari sumber yang benar. Hal tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Yandri, program KDKMP harus dikawal secara bersama-sama karena kemajuan desa akan turut memberikan dampak terhadap kemajuan kota.
Ia mengibaratkan Indonesia tidak akan menjadi terang hanya dengan satu obor besar di Monas, Jakarta. Indonesia akan benar-benar terang apabila terdapat banyak “lilin kecil” yang menyala di desa-desa.
“Ketika desa maju, maka kota juga akan ikut maju,” ujar Yandri dalam sambutannya.
Kegiatan seminar kemudian dilanjutkan dengan paparan dan diskusi mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan agenda resmi, materi akan disampaikan oleh Menteri Koperasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, serta akademisi.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap pemahaman masyarakat mengenai KDKMP semakin kuat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa. (Arta)
