BANDAR LAMPUNG GS – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan DPRD mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Seluruh postur anggaran dibuka secara transparan untuk dievaluasi, sementara belanja yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas demi memperbesar ruang bagi program-program prioritas.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK agar proses penyusunan anggaran berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas,” kata Giri, Rabu (29/7/2026).
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Giri menegaskan APBD 2027 tidak boleh hanya menjadi dokumen belanja pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketimpangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan gini ratio akan menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas anggaran.
DPRD juga berkomitmen mengawal program prioritas Gubernur Lampung, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Program penyediaan dryer, pupuk, bibit unggul, hingga bantuan pengendalian hama akan menjadi perhatian dalam pembahasan APBD mendatang.
“Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD turut menemukan sejumlah persoalan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung peralatan medis yang memadai.
Giri menilai kondisi tersebut harus segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar pengadaan alat kesehatan dapat dibantu pemerintah pusat.
“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Selain itu, DPRD menyoroti usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai melebihi batas kewajaran, bahkan mencapai 7 hingga 15 persen. Menurut Giri, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Ia mengungkapkan Sekretariat DPRD telah lebih dulu melakukan rasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah 2,5 persen sesuai ketentuan.
Di sektor pertanian, DPRD juga menilai masih banyak program strategis yang belum memperoleh dukungan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan petani adalah serangan hama tikus yang terjadi hampir di seluruh sentra pertanian di Lampung.
“Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran,” ujar Giri.
Tak hanya fokus pada belanja daerah, DPRD juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru agar target PAD tidak kembali meleset seperti dalam tiga tahun terakhir.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik persoalan yang berbeda dalam pemungutan pajak sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik. DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara angka retribusi di lapangan dengan data resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan, yang akan menjadi fokus evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” pungkas Giri.(*)
