BANDAR LAMPUNG GS – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat hilirisasi komoditas dan pembangunan berbasis desa. Hal itu ditegaskan saat menerima Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (2/3/2026).
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemprov Lampung tengah memfokuskan pembangunan ekosistem ekonomi desa melalui program strategis Desaku Maju. Program ini diarahkan untuk menahan capital flight sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
“Lampung adalah provinsi kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujar Mirza.
Hilirisasi dari Desa
Menurutnya, selama ini komoditas Lampung masih banyak keluar dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah dinikmati daerah lain. Ia mencontohkan produksi jagung Lampung yang mencapai 1,7 juta ton per tahun, namun belum didukung sistem pengeringan (dryer) yang memadai di tingkat desa.
Melalui Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan dryer secara masif di 500 desa sentra produksi. Hilirisasi kemudian diperluas hingga pengolahan pakan ternak, produksi ayam, dan distribusi pangan berbasis desa.
“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov juga menyiapkan program pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa untuk meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen, serta penguatan BUMDes agar mampu menjadi offtaker komoditas lokal. Dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif dan tumbuh.
Tantangan SDM dan Pendidikan Vokasi
Gubernur Mirza menyoroti persoalan mendasar pembangunan Lampung, yakni tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak per tahun serta terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi.
“Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal. Karena itu, kami butuh dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.
Ia menekankan pendekatan hexahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan unsur hukum serta meminta pembentukan tim kerja bersama OPD dan Kagama untuk menindaklanjuti kerja sama konkret, termasuk riset, KKN tematik, dan penguatan ekosistem ekonomi desa.
Kagama Siap Bersinergi
Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Lampung. Ia menilai banyak program pemerintah yang baik, namun kerap terkendala pendampingan dan perubahan mindset di lapangan.
“Kagama ingin memastikan program tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pendampingan desa binaan Kagama pada program dryer yang secara teknis tersedia, namun belum optimal karena petani terbiasa menjual hasil panen tanpa pengelolaan pascapanen. Edukasi dan pendampingan menjadi kunci untuk meningkatkan daya tawar petani.
Selain pertanian, Kagama Lampung aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan – bakti sosial kebencanaan, penanaman mangrove, gerakan biopori, pengelolaan sampah, hingga edukasi budaya melalui Nitilaku. Di bidang ekonomi, Kagama menerapkan skema gotong royong berbasis iuran anggota untuk kegiatan produktif masyarakat, termasuk pengolahan jagung menjadi pakan ternak skala komunitas.
“Kami ingin membangun semangat pengabdian. Alumni turun mendampingi bukan untuk honor, tetapi kontribusi,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi strategis antara Pemprov Lampung dan Kagama Lampung untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis komoditas unggulan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(*)
