LAMPUNG GS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ITERA sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik di Provinsi Lampung. Inisiatif ini menjadi langkah awal mewujudkan sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) “BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju” di Ruang Rapat Gedung C Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (4/2/2026).
Marindo menegaskan, FGD merupakan ruang strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dengan mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam ekosistem pemikiran yang konstruktif.
“Pemerintah Provinsi Lampung memandang forum ini sebagai ruang strategis perumusan kebijakan berbasis bukti yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran ITERA sebagai mitra strategis pemerintah daerah, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun penyusunan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif.
Menurutnya, transportasi publik merupakan instrumen kunci dalam transformasi wilayah karena berkaitan langsung dengan produktivitas ekonomi, efisiensi logistik, mobilitas tenaga kerja, tata ruang perkotaan dan kawasan pendidikan, hingga pencapaian target pembangunan berkelanjutan serta pengendalian emisi.
Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, Lampung membutuhkan sistem transportasi yang andal dan terintegrasi guna meningkatkan daya saing daerah.
“Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, ketergantungan pada kendaraan pribadi berpotensi meningkatkan kemacetan, biaya sosial, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan angkutan massal perkotaan yang modern, terjangkau, dan ramah lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis,” tegasnya.
Marindo menambahkan, BRT ITERA dapat diposisikan sebagai proyek percontohan implementasi sistem BRT di Lampung, dengan sejumlah nilai strategis seperti konektivitas kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi, efisiensi mobilitas mahasiswa dan masyarakat, integrasi riset dan inovasi teknologi transportasi, serta model kolaborasi lintas sektor yang bisa direplikasi di daerah lain.
“Inisiatif BRT ITERA ini tidak hanya berbicara tentang armada dan koridor, tetapi juga mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, skema pembiayaan berkelanjutan, serta penerimaan sosial masyarakat,” jelasnya.
Pengembangan transportasi publik terintegrasi ini sejalan dengan visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam mewujudkan Lampung Maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui FGD tersebut, Pemprov Lampung berharap memperoleh masukan teknis dan rekomendasi kebijakan terukur, meliputi kelayakan teknis dan ekonomi BRT ITERA, integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada, skema pendanaan, keberlanjutan operasional, serta peran perguruan tinggi dalam riset, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
Rencana awal operasional BRT ITERA akan diuji coba pada rute Mall Boemi Kedaton–ITERA. Rute ini diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh mahasiswa, dosen, dan civitas akademika, serta akan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat apabila implementasi awal berjalan baik.
“Kita berharap FGD ini bisa melahirkan gagasan inovatif, termasuk kritik yang membangun. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kritik karena dari sanalah kita belajar untuk memperbaiki kebijakan ke depan,” kata Marindo.
Sementara itu, Rektor ITERA Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha menyatakan kesiapan kampusnya mengelola BRT yang diamanahkan melalui hibah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. “Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas amanah yang diberikan. Insyaallah kami siap mengelola BRT ini sebagai sarana transportasi bagi mahasiswa dan masyarakat sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.
Hasil FGD diharapkan menjadi rujukan awal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan transportasi publik di Lampung secara lebih luas menuju sistem yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan.(*)
