BANDAR LAMPUNG GS – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas berbagai sumber penyebab banjir di wilayah Bandar Lampung. Salah satu fokus utama adalah aktivitas tambang ilegal yang mempercepat kerusakan lingkungan dan menyebabkan sedimentasi saluran air.
Komitmen ini diperkuat menyusul bencana banjir yang melanda Kelurahan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Senin (21/4/2025) dini hari. Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi sejak pukul 03.00 WIB, diperparah oleh fenomena pasang laut (rob) dan kondisi drainase yang buruk, menelan korban jiwa sebanyak tiga orang.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa banjir ini adalah peringatan serius terhadap lemahnya infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan, serta dampak buruk eksploitasi lingkungan yang tak terkendali.
“Tambang-tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke aliran air mempercepat sedimentasi dan penyumbatan. Beberapa titik yang terindikasi sudah kami tutup. Ini harus dihentikan permanen,” tegas Jihan.
Pemprov Lampung saat ini mempercepat program normalisasi saluran air dan drainase di kawasan rawan banjir. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, tetapi berbasis lintas OPD dan kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami perintahkan seluruh OPD teknis untuk membuat pemetaan sistem drainase dan penanganan permanen. Tidak bisa lagi hanya tanggap darurat. Harus tanggap penyebab,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Lampung menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan dan peringatan dini kepada masyarakat. Banjir terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem informasi publik dan kesiapsiagaan komunitas.
Wagub Jihan juga mengingatkan pentingnya pemulihan yang inklusif, termasuk penyesuaian layanan pendidikan di kawasan terdampak. Ia meminta Dinas Pendidikan menyiapkan skenario pembelajaran dari rumah sementara waktu.
“Kita fokus pada keselamatan warga. Kalau perlu, sekolah diliburkan 2–3 hari sambil menunggu kondisi benar-benar aman. Tapi anak-anak tetap belajar dari rumah,” katanya.
Penanganan pasca-banjir kini berjalan serempak dengan pengerahan alat berat, personel teknis, relawan, serta unsur TNI dan Polri di lapangan. Pemprov juga membuka kanal aduan cepat bagi warga yang terdampak, khususnya untuk pelaporan titik-titik genangan dan hambatan aliran air.
Penanganan banjir tidak akan berhenti pada tanggap darurat. Pemprov Lampung akan menyusun kebijakan jangka menengah soal pemulihan lingkungan, audit drainase, dan revisi tata ruang di wilayah rawan bencana. (*)
